pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa di daerah harus dilakukan
dengan cara kompetitif, transparan, dan akuntabel. Tapi hal ini dikecualikan
khusus untuk Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sampai berita ini diterbitkan, para pelaku pengadaan barang dan jasa tidak
dapat mengakses situs LPSE Muna Barat yang terdaftar sebagai domain
http://lpse.munabarat.go.id dan domain http://lpse.munabarat.go.id.
Salah satu pemilik UMKM Lokal dan sekaligus pelaku pengadaan barang dan
jasa di Kabupaten Muna Barat, yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyampaikan semangat peningkatan pemakaian produk
dalam negeri dan pemberdayaan UMKM lokal yang digaungkan Pj Bupati
Muna Barat, Bahri hanya slogan belaka karena bagaimana mau berbicara
pemberdayaan ekonomi lokal sedangkan akses untuk beraktivitas tidak bisa
diakses.
"Kami dan beberapa UMKM yang lain di Muna Barat mulai dari akhir
Maret sampai dengan hari ini tanggal 30 Mei 2023 tidak dapat mengakses
LPSE Muna Barat” ujarnya, Selasa (30/05/2023).
Lanjut, setelah melakukan penelusuran lebih dalam ternyata sejak penunjukkan Plh
ULP Muna Barat oleh Pj. Bupati Muna Barat kepada Abdul Syawal Pino, seluruh
penyedia pengadaan barang dan jasa yang coba mengakses LPSE Muna Barat
tertipu dan terkecoh karena tanpa adanya pengumuman kerusakan atau
perbaikan server LPSE.
"Kami duga Abdul Syawal Pino merubah domain server lelang
Muna Barat menjadi http://lpse.munabaratkab.id tanpa ada pengumumun
resmi dan tidak mengkonekkan atau direct dengan domain lpse sebelumnya
sehingga ketika penyedia ingin mengakses LPSE yang sebelumnya sangat
mudah diakses menjadi tertipu karena adanya perubahan alamat domain
server" tuturnya.
Hal ini tambah diperparah ketika akal-akalannya diketahui oleh
beberapa penyedia, ternyata alamat domain server yang baru hanya bisa
dilihat tetapi ketika ada pengumuman paket para penyedia yang berminat
mengikuti lelang tidak bisa login untuk masuk mendaftar mengikuti lelang.
Sementara itu, salah satu pemilik Perusahaan (CV) yang juga tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan diduga ada upaya masif
dan terstruktur dalam rangka persekongkolan dengan pihak lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
"Lelang pola lama
kembali dimainkan oleh ULP Kabupaten Muna Barat dimana Situs LPSE Muna
Barat tidak dapat diakses sepanjang tahun tetapi semua produk berupa
dokumen lelang dan kontrak secara SIM SALABIM bisa dihasilkan," ucapnya.
Ia menambahkan ULP Muna Barat menggunakan tenaga IT yang professional tetapi tidak berakhlak.
"Kenapa saya katakan demikian tidak profesional karena dengan canggihnya, situs LPSE tidak dapat diakses tetapi nantinya resume atau catatan lelang ketika diperiksa bisa dihasilkan, ini membutuhkan keahlian seorang ahli IT dan kemudian tidak Berakhlak," terangnya.
"Sadarkah kalau APBD itu adalah uang rakyat
yang tidak bisa dimonopoli hanya untuk kekayaan oleh orang pribadi atau
golongan. Melalui media ini dia mengingatkan, mungkin karena rata-Rata
masyarakat Muna Barat gagap dengan teknologi sehingga praktek ini bisa
dengan leluasa dimainkan, tetapi suatu saat kebenaran akan terlihat, kami
mempunyai rekaman aktivitas LPSE di seluruh Sulawesi Tenggara secara 24 jam, mulai dari Bulan Maret sampai dengan Mei 2023, dimana pada rekaman
aktivitas tersebut seluruh aktivitas LPSE 17 Kabupaten dan Kota dapat diakses dengan
mudah dan transparan, hanya LPSE Kabupaten Muna Barat yang tidak dapat
diakses, tetapi dari beberapa info dari beberapa OPD sudah ada kontrak pengadaan Langsung yang sudah di proses keuangannya di Keuangan," tambahnya
Selanjutnya kata dia, hal ini
menjadi tanya-tanya besar, situs tidak bisa diakses tapi ada produk kontrak
yang diurus uang mukanya. Dan setelah mendapat informasi terbaru ternyata
domain server yang biasa dapat diakses dengan mudah sebelumnya.
"Secara diam-diam telah diubah dan yang sangat memprihatinkan kami pun sebagai
penyedia hanya bisa melihat tampilan lelang yang ditayangkan pada server LPSE, ketika kami mencoba untuk masuk atau login penyedia tidak bisa masuk. Kami sudah mempunyai bahan dan dokumentasi visual yang jelas persoalan lelang pengadaan barang dan jasa yang sangat menjijikkan. Bahan
laporan ini akan kami teruskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi," pungkasnya. (Sam)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
