KOLAKA TIMUR — Warta Global Sultra.Id — Harga alat pertanian terus melonjak, namun harga hasil panen justru dipaksa turun. Ironi pahit ini dirasakan langsung oleh para petani di Kabupaten Kolaka Timur dan seluruh Sulawesi Tenggara. Sebuah pernyataan tegas mengangkat suara mereka disampaikan oleh Suprianto, S.T., M.T., Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kolaka Timur sekaligus Ketua DPC Tani Merdeka Indonesia setempat.
Dalam tulisan yang menyentuh sekaligus menggugat, ia menyatakan petani adalah pihak yang paling tahu cara menumbuhkan kehidupan dari tanah, namun justru dibuat menjadi manusia yang paling buta terhadap harga kehidupan mereka sendiri.
"Tangan saya kapalan karena cangkul, punggung saya hitam karena matahari. Tapi ada satu hal yang sampai hari ini saya tidak pernah tahu: berapa harga panen saya besok?"
Selama ini, ungkapnya, petani dipaksa menanggung seluruh risiko: modal keluar duluan, tenaga terkuras, pupuk dibeli mahal, namun saat masa panen tiba, harga ditentukan sepenuhnya oleh pihak lain — tengkulak, pengumpul, hingga korporasi.
Harga di Negeri Orang, Kerugian di Tanah Sendiri
Pengkhianatan terasa lebih dalam ketika harga hasil bumi yang ditanam di lereng Kolaka Timur, dipelihara dengan keringat warga Sulawesi Tenggara, ternyata nasibnya ditentukan di bursa-bursa jauh — London, Chicago, Rotterdam.
"Tanahnya tanah kami, cangkulnya cangkul kami, keringatnya keringat kami, tapi yang menentukan harganya adalah spekulan berdasi di meja-meja mewah ribuan kilometer dari sawah kami."
Petani menanggung kerugian global, sementara keuntungan mengalir ke tangan-tangan yang tak pernah menyentuh tanah. Rantai pasok pun berubah menjadi rantai penindasan: semakin jauh dari sawah, semakin tebal kantong perantara; semakin dekat ke ladang, semakin tipis penghasilan petani.
Tidak Butuh Pujian, Tapi Kedaulatan Harga
Suprianto menegaskan, petani tidak butuh panggilan manis seperti "pahlawan pangan" jika kenyataannya tetap dipaksa menjual hasil panen di bawah biaya produksi. Negara, katanya, hadir saat butuh dukungan petani, namun menghilang saat petani butuh perlindungan.
Dua tuntutan utama dikemukakan secara tegas:
1. Membangun Pusat Acuan Harga Nasional yang Berpihak pada Petani — harga harus transparan, dapat diakses langsung di desa, tidak lagi bergantung pada bursa asing.
2. Mengoptimalkan Sistem Resi Gudang (SRG) Terdigitalisasi — agar informasi dan akses penyimpanan tersedia di genggaman petani, sehingga mampu menahan jual saat harga jatuh, tidak lagi dipaksa melepas murah karena kebutuhan mendesak.
"Tanpa kedaulatan harga, tidak akan pernah ada kedaulatan pangan. Dan tanpa petani yang berdaulat, negeri ini hanya akan menjadi negeri yang kenyang sesaat, tapi lapar selamanya."
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa: perhatian terhadap petani bukan sekadar seremoni Hari Tani, melainkan menjamin keadilan harga agar mereka yang memberi makan negeri tidak dibiarkan kelaparan.
Laporan: Andi Arka — Redaksi Warta Global Sultra
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
