LASUSUA, KOLAKA UTARA, WartaGlobal.id – Video yang memperlihatkan kondisi ruang belajar berbahan kayu di SD Negeri 13 Batu Ganda, Dusun Tobau, Desa Batu Ganda, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, viral di media sosial dan memicu perhatian publik. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tenggara langsung turun ke lokasi untuk memastikan kondisi sekolah sekaligus menyiapkan langkah percepatan pengusulan bantuan pembangunan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara, Alaudin Syah, mengatakan informasi mengenai sekolah tersebut diterimanya melalui komunikasi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kolaka Utara. Menurutnya, viralnya kondisi sekolah justru menjadi momentum agar kebutuhan pendidikan di wilayah terpencil mendapat perhatian lebih luas.

"Saya sampaikan waktu itu, tidak apa-apa diviralkan. Justru ini menjadi perhatian dan pekerjaan rumah kita bersama untuk memperjuangkan kebutuhan pendidikan di daerah terpencil, apalagi di tengah kondisi efisiensi anggaran," ujarnya.

Alaudin menjelaskan, bangunan kayu yang menjadi sorotan publik merupakan cikal bakal berdirinya SD Negeri 13 Batu Ganda. Pada 2014, masyarakat Dusun Tobau secara swadaya membeli lahan seluas sekitar 900 meter persegi dan membangun dua ruang belajar sederhana karena anak-anak kesulitan menjangkau sekolah di pusat desa, terutama saat musim hujan. Setahun kemudian, sekolah tersebut resmi dinegerikan.

Pemerintah daerah kemudian memberikan perhatian dengan membangun rumah dinas guru dan dua ruang kelas permanen pada 2020. Menurut Alaudin, bangunan permanen tersebut masih digunakan dan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan pendidikan di kawasan pegunungan yang aksesnya hanya dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua.

Saat ini SD Negeri 13 Batu Ganda memiliki 46 siswa dengan sembilan tenaga pendidik. Namun, rencana pembangunan ruang kelas tambahan masih terkendala belum adanya sertifikat kepemilikan lahan sekolah. Dokumen tersebut menjadi syarat utama untuk mengajukan bantuan pembangunan kepada pemerintah pusat.

"Kami sangat siap mengusulkan bantuan, tetapi seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi. Karena itu percepatan penerbitan sertifikat lahan menjadi prioritas agar sekolah ini dapat masuk dalam program revitalisasi," tegasnya.

Perwakilan BPMP Sulawesi Tenggara, Abdul Salam, yang ikut meninjau lokasi mengaku prihatin melihat kondisi ruang belajar serta beratnya akses menuju Dusun Tobau. Ia memastikan hasil peninjauan akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan di tingkat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang pengajuan tambahan sekolah dalam program revitalisasi, sepanjang seluruh persyaratan administrasi dapat diselesaikan tepat waktu.

"Kalau sertifikat lahan dan dokumen lainnya selesai sebelum Agustus, kami akan berupaya mengusulkan sekolah ini pada tahap berikutnya. Keputusan akhirnya tetap berada di pemerintah pusat berdasarkan hasil seleksi dan skala prioritas nasional," katanya.

Baik Dinas Pendidikan Kolaka Utara maupun BPMP Sulawesi Tenggara sepakat bahwa pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil harus menjadi perhatian bersama. Mereka berharap penyelesaian administrasi dapat segera dilakukan sehingga peluang memperoleh bantuan pembangunan semakin terbuka dan anak-anak di Dusun Tobau memperoleh fasilitas belajar yang lebih layak.

Tim Investigasi Sultra: MUH – Nawir