Kepala desa pinole di duga menyalahgunakan atau mengutangkan dana desa untuk kepentingan pribadi

By REDAKSI PUSAT - Kamis, 25 Juni 2026

Kepala desa pinole di duga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi

Dugaan penyalahgunaan dana desa

Warta global sultra RI- Dugaan kepala desa pinole kec latoma kab, konawe mengutangkan atau menyalahgunakan Dana Desa (DD) merupakan pelanggaran berat. Secara hukum, Kepala Desa pinole (Kades) dilarang memegang langsung uang Dana Desa karena wewenang pengelolaannya ada di tangan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi atau pihak lain adalah tindakan korupsi.kepala desa pinole (nuriatin) berada dalam situasi ini dan kami mendapati indikasi penyimpangan dana desa, yang di desa pinole kec latoma,
Warta global sultra ri, akan segera melaporkan kepala desa pinole, dugaan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa pinole.
Kami minta kepada Inspektorat Kabupaten konawe Sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah, melakukan audit terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa pinole,
.warta global sultra ri, akan segera melaporkan kepala desa pinole kec, latoma ke Aparat Penegak Hukum (APH):
ada bukti kuat penyalahgunaan atau mengutangkan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa,
Warta global sultra ri, akan melaporkannya langsung ke pihak Kepolisian (Polres konawe) atau Kejaksaan Negeri unaaha.
Warta global sultra ri,: berhak melakukan pengawasan di desa,
menerima dan menindaklanjuti laporan warga, kami meminta kepada APH agar segera memanggil kepala desa pinole,untuk meminta keterangan secara resmi.
Kami melaporkan melalui kanal resmi:
Warta global sultra ri, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang di desa pinole kec, latoma kab, konawe,
Kami akan juga melaporkan di badan pemeriksaan keuangan negara(BPK) atau KPK WBS.mengetahui lebih lanjut mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi kepala desa pinole dalam anggaran dan sanksi yang diatur oleh undang-undang.